Jakarta -
Realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mencapai 371,2 ribu ton hingga April 2026. Di tahun ini, pemerintah menjamin program SPHP beras telah diatur agar tidak ada jarak penyaluran saat pergantian tahun.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan di tahun-tahun sebelumnya, awal tahun merupakan transisi tahun anggaran pemerintah nan memerlukan waktu untuk penyelenggaraan SPHP beras. Program SPHP beras di 2026 terbagi dua, ialah Januari dan Februari nan menjadi perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara, program SPHP beras tahun 2026 baru digulirkan mulai Maret.
Realisasi SPHP beras di Januari-Februari mencapai 221 ribu ton dan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April adalah 150,2 ribu ton. Dengan begitu, total penyalurannya telah mencapai 371,2 ribu ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah wilayah nan mempunyai BUMD mengenai ini," kata Maino dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Maino mengakui penyaluran SPHP perlu dilakukan ekspansi kanal penyaluran SPHP beras agar realisasinya dapat lebih luas dan terus meningkat pesat. Terlebih stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan berasal dari penyerapan produksi dalam negeri telah menembus rekor baru dengan berada lebih dari 5 juta ton.
"Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga bakal mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern nan ada. nan berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat," imbuh Maino.
Mengenai perkembangan nilai beras nasional, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional sampai pekan keempat April nan terjadi di 109 kabupaten/kota. IPH beras pekan keempat April ini mengalami penambahan jumlah wilayah dan menjadi nan tertinggi.
Kendati demikian, dalam telaahan Bapanas terhadap 109 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras rupanya hanya 52 kabupaten/kota saja nan mengalami kenaikan IPH nan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Jumlah 52 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH dan melampaui HET itu pun hanya 14,65% dari total 355 kabupaten/kota nan dipantau BPS mengenai perubahan IPH beras.
Dalam pantauan Bapanas sendiri, rerata nilai beras medium per 28 April tetap berada dalam rentang HET dan apalagi ada penurunan dibandingkan setahun nan lalu. Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), nilai tercatat di Rp 12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun nan lampau di Rp 13.070 per kg.
Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata nilai pada 28 April di Rp 13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lampau nan berada di Rp 14.113 per kg. Sementara Zona III (Maluku, Papua), nilai per 28 April berada di level Rp 14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya nan berada di Rp 15.937 per kg.
Dalam mengakselerasi realisasi penyaluran program SPHP beras, tentunya pemerintah punya instrumen nan kuat dengan stok CBP nan sangat kokoh. Per 28 April, total stok beras nan dikelola Bulog mencapai 5,08 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri di nomor 2,4 juta ton.
(acd/acd)
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·