Pemprov Kalteng Soroti Fluktuasi Harga, Tekankan Stabilitas Pasokan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –  Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti perubahan nilai komoditas nan dipengaruhi kesiapan pasokan

Itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 nan dirangkaikan dengan pertimbangan support pemerintah wilayah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan agunan produk halal, secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi, khususnya perubahan nilai komoditas di wilayah nan dipengaruhi oleh kesiapan pasokan dan kelancaran pengedaran barang.

Dalam keterangannya, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menyampaikan bahwa perubahan nilai dipengaruhi kesiapan pasokan, terutama untuk kebutuhan nan tetap berjuntai dari luar daerah.

“Perubahan nilai sangat berjuntai pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar wilayah bakal berakibat pada kesiapan serta nilai di daerah,” tutur Yuas.

Yuas menambahkan, beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan beras tetap menjadi penyumbang utama inflasi lantaran mengalami kenaikan nilai secara berkala.

“Komoditas seperti cabe rawit, cabe merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berakibat luas,” jelas Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar wilayah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah penghasil, agar pasokan tetap terjaga dan tidak berjuntai pada satu sumber,” imbuhnya.

Rakor ini mengevaluasi support pemerintah wilayah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan kesiapan lahan, percepatan perizinan, dan sinergi antarinstansi. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap sertifikasi legal dengan support pemerintah daerah.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan wilayah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan penerapan agunan produk halal.

Tampak datang unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala OPD mengenai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono.(mmckalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –  Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti perubahan nilai komoditas nan dipengaruhi kesiapan pasokan

Itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 nan dirangkaikan dengan pertimbangan support pemerintah wilayah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan agunan produk halal, secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi, khususnya perubahan nilai komoditas di wilayah nan dipengaruhi oleh kesiapan pasokan dan kelancaran pengedaran barang.

Dalam keterangannya, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menyampaikan bahwa perubahan nilai dipengaruhi kesiapan pasokan, terutama untuk kebutuhan nan tetap berjuntai dari luar daerah.

“Perubahan nilai sangat berjuntai pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar wilayah bakal berakibat pada kesiapan serta nilai di daerah,” tutur Yuas.

Yuas menambahkan, beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan beras tetap menjadi penyumbang utama inflasi lantaran mengalami kenaikan nilai secara berkala.

“Komoditas seperti cabe rawit, cabe merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berakibat luas,” jelas Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar wilayah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah penghasil, agar pasokan tetap terjaga dan tidak berjuntai pada satu sumber,” imbuhnya.

Rakor ini mengevaluasi support pemerintah wilayah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan kesiapan lahan, percepatan perizinan, dan sinergi antarinstansi. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap sertifikasi legal dengan support pemerintah daerah.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan wilayah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan penerapan agunan produk halal.

Tampak datang unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala OPD mengenai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono.(mmckalteng)