Pemprov Kalteng Siapkan Pengembangan Rsud Doris Sylvanus Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengarahkan peningkatan jasa kesehatan ke langkah nan lebih progresif. Salah satunya melalui inisiasi pengembangan RSUD dr. Doris Sylvanus dengan mempertimbangkan skema pembiayaan luar negeri.

Gagasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, dalam rapat berbareng Plt. Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, di Palangka Raya, Selasa 14 April 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pengembangan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalteng, guna menjawab kebutuhan jasa kesehatan nan terus meningkat.

Suyuti menegaskan, pengembangan rumah sakit tersebut merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya beban pelayanan nan selama ini ditangani. Tidak hanya dari sisi kapasitas, peningkatan kualitas akomodasi dan tenaga medis juga menjadi konsentrasi utama.

“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas jasa kesehatan masyarakat,”ucapnya.

Keterbatasan keahlian fiskal wilayah mendorong pemerintah untuk mencari pengganti pembiayaan nan tetap terukur dan bertanggung jawab. Salah satu opsi nan dipertimbangkan adalah kerja sama dengan skema pembiayaan luar negeri.

“Skema ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pengembangan tanpa kudu sepenuhnya berjuntai pada anggaran daerah,” tambahnya.

Meski demikian, menekankan bahwa setiap langkah bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan beban finansial di masa mendatang.

“Di sisi lain, pengembangan RSUD Doris Sylvanus diharapkan bisa memberikan akibat langsung bagi masyarakat, khususnya pasien rujukan dari beragam kabupaten di Kalimantan Tengah,” lanjutnya.

Dengan akomodasi nan lebih memadai, waktu tunggu jasa diharapkan dapat ditekan dan kualitas penanganan pasien semakin optimal.

Rapat tersebut juga dihadiri jejeran Dinas Kesehatan, Bapperida, serta manajemen RSUD Doris Sylvanus. Pembahasan mencakup aspek teknis, skema pembiayaan, hingga tahapan awal nan perlu disiapkan sebelum proses pengembangan dilaksanakan.

“Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah wilayah dalam membenahi sektor kesehatan, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan kerjasama nan lebih luas demi menghadirkan jasa nan lebih baik bagi masyarakat,” ungkapnya. (yud)