Pemprov Kalteng Fokuskan Kredit Murah Untuk Umkm Lewat Haguet

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansjah nan mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Prov. Kalteng.

Rapat ini bermaksud untuk mematangkan skema pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah guna meningkatkan akses permodalan nan terjangkau, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, H. Darliansjah menyampaikan bahwa tetap terdapat sejumlah persoalan utama nan dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap angsuran formal, tingginya biaya dana, serta tetap banyaknya pelaku upaya nan belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

“Intervensi nan dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi kudu terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan upaya secara menyeluruh,”ucapnya.

Skema Kredit UMKM HAGUET dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan perbankan, khususnya Bank Kalteng, dengan support lembaga penjamin.

“Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi kembang dan berbagi akibat (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh angsuran dengan kembang nol persen,” tambahnya.

Dalam skema tersebut, suku kembang angsuran sebesar 6 persen per tahun bakal ditanggung bersama, ialah 3 persen disubsidi oleh pemerintah wilayah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank. Dengan demikian, debitur hanya bertanggung jawab bayar pokok pinjaman tanpa bunga.

“Adapun sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku upaya di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, serta hilirisasi produk desa, dengan plafon angsuran maksimal hingga Rp50 juta per debitur,” lanjutnya.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan angsuran melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan upaya secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

“Program HAGUET juga mengedepankan penemuan kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah,” tuturnya.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, keahlian UMKM, dan akibat angsuran macet secara real time.

“Dari sisi ekonomi, penerapan program ini diproyeksikan bisa mendorong perputaran ekonomi wilayah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang,” lanjutnya.

Pemprov Kalteng juga tengah menyiapkan langkah strategis lanjutan, mulai dari penyusunan izin berupa Peraturan Gubernur, kerja sama dengan pihak perbankan dan lembaga penjamin, hingga sistem penyaluran dan pendampingan UMKM agar program melangkah efektif dan tepat sasaran.

“Melalui Skema Kredit UMKM HAGUET, Pemprov Kalteng berambisi dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong UMKM naik kelas dan berkekuatan saing,” ungkapnya. (yud)