Pemborosan Mbg Rp 1 T Per Bulan, Insentif 6 Juta Sehari Bakal Distop? Bgn Bilang Gini

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan untuk mengubah apalagi menghentikan skema insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari nan selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG menyusul temuan pembengkakan jumlah dapur serta potensi pemborosan anggaran nan menjadi sorotan pemerintah.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji efektivitas pemberian insentif operasional kepada dapur MBG agar penyelenggaraan program melangkah lebih efisien.

"Ya, insentif Rp 6 juta (per hari tiap SPPG) bakal kami evaluasi," kata Nanik, Jumat (12/6).

Menurut Nanik, pertimbangan tersebut hanya menyasar komponen insentif operasional dan tidak bakal memengaruhi anggaran bahan baku makanan nan diterima para penerima faedah program MBG.

Ia menegaskan alokasi biaya bahan baku makanan sebesar Rp 10.000 per porsi merupakan komponen nan berbeda dengan biaya operasional dapur.

"Rp 10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan Rp 6 juta per hari. Kita pertimbangan insentif Rp 6 juta agar efisien," ujarnya.

Dipicu Temuan Pemborosan Dapur MBG

Rencana pertimbangan muncul setelah pemerintah menemukan jumlah dapur MBG nan beraksi jauh melampaui sasaran awal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa program MBG semula dirancang mempunyai sekitar 21.000 titik dapur. Namun, jumlahnya sekarang tercatat mencapai 27.877 titik alias bertambah 6.877 titik dari rencana awal.

Menurut Zulhas, penambahan tersebut berakibat langsung pada kebutuhan anggaran lantaran setiap dapur memperoleh insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp 6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun pemborosan," kata Zulhas.

Ia memperkirakan tambahan pengeluaran akibat pembengkakan jumlah dapur tersebut dapat mencapai lebih dari Rp 12 triliun dalam setahun andaikan tidak segera ditata ulang.

Wilayah 3T Juga Jadi Sorotan

Selain di wilayah umum, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dari kebutuhan awal nan diperkirakan sekitar 2.000 titik, jumlah dapur di area 3T disebut meningkat menjadi 8.617 titik.

Temuan tersebut menjadi salah satu argumen pemerintah melakukan penataan ulang program MBG, termasuk mengevaluasi beragam komponen pembiayaan nan dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Skema insentif operasional Rp 6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam investigasi dugaan korupsi tata kelola program MBG nan saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief, sebelumnya menyebut biaya insentif operasional SPPG diduga menjadi salah satu komponen nan dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat BGN nan sekarang berstatus tersangka.

"Kurang lebih nan Rp 6 juta itu. nan per hari kan," ujar Syarief beberapa waktu lalu.

Namun, Nanik mengaku belum mengetahui secara rinci dugaan penyalahgunaan biaya tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses norma kepada Kejaksaan Agung.

"Wah, nggak tahu saya soal itu, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," katanya.

Sebagai informasi, pemberian insentif Rp 6 juta per hari diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dana tersebut diberikan dengan skema availability-based alias berbasis kesiapan layanan. Artinya, insentif tidak dihitung berasas jumlah porsi makanan nan disalurkan, melainkan untuk memastikan dapur tetap siap beraksi dan melayani penerima manfaat.

Sebelumnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang sebagai corak kompensasi bagi mitra nan membangun dan mengelola dapur MBG menggunakan investasi sendiri tanpa support biaya pembangunan dari APBN.

Meski demikian, di tengah upaya pemerintah menekan potensi pemborosan anggaran, skema insentif tersebut sekarang menjadi salah satu aspek nan bakal ditinjau ulang. Hasil pertimbangan nantinya bakal menentukan apakah besaran insentif dipertahankan, disesuaikan, alias diganti dengan sistem baru nan dinilai lebih efisien.

Simak Video "Video Zulkifli Hasan: 32 Ribu Pegawai BGN Bakal Diangkat Jadi PPPK"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/naf)