Pemanfaatan Ai Di Ri Melesat, Tata Kelola Jadi Sorotan

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia terus berkembang pesat. Teknologi ini sekarang mulai digunakan di beragam sektor, mulai dari jasa publik, pendidikan, keuangan, energi, hingga bumi usaha.

Namun di kembali kesempatan besar nan ditawarkan AI, muncul tantangan baru nan tak kalah penting, ialah gimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat luas.

Isu tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Garuda AI Impact Summit 2026 nan digelar di Jakarta. Forum nan diselenggarakan Binar berbareng Microsoft ini mempertemukan perwakilan pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi teknologi untuk membahas arah pengembangan AI di Indonesia sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan nan dapat mendukung pemanfaatan AI secara berkelanjutan.

Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian program pengembangan talenta AI nasional nan selama satu tahun terakhir telah memberikan danasiwa training AI kepada sekitar 145.000 peserta, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beragam wilayah di Indonesia. Selain itu, forum ini juga menjadi kelanjutan dari Regional AI Impact Summit nan digelar di lima wilayah Indonesia untuk memetakan kesiapan talenta, kesempatan implementasi, serta tantangan mengambil AI di beragam sektor.

Founder dan CEO Binar, Alamanda Shantika, mengatakan transformasi AI tidak cukup hanya berfokus pada pengenalan teknologi alias penggunaan beragam tools AI. Menurutnya, kesiapan manusia, organisasi, dan ekosistem menjadi aspek utama agar AI bisa memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

"AI transformation tidak cukup hanya dimulai dari pengenalan tools. nan lebih krusial adalah gimana manusia, organisasi, dan ekosistemnya siap menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah nyata. Melalui Garuda AI Impact Summit 2026, kami mau membawa pembelajaran dari program skilling, regional summit, dan obrolan lintas sektor menjadi dorongan kerjasama nan lebih strategis bagi masa depan AI Indonesia," ujar Alamanda.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa AI kudu menjadi teknologi nan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, faedah AI tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan tertentu nan mempunyai akses teknologi lebih baik.

"AI tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak nan mempunyai akses dan keahlian teknologi. Manfaat AI kudu dapat dirasakan oleh pelajar, guru, pelaku UMKM, aparatur pemerintah, organisasi lokal, hingga masyarakat umum di seluruh Nusantara," kata Nezar.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi AI Indonesia tidak semata diukur dari seberapa sigap teknologi tersebut diadopsi, melainkan dari seberapa luas akibat positif nan dapat dirasakan masyarakat.

Dari sisi industri global, AI Skills Director Microsoft Asia, Caroline McGrath, menilai penerapan AI nan sukses memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, AI nan bertanggung jawab bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepercayaan publik, dan kesiapan sumber daya manusia.

"Responsible AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tata kelola, kepercayaan, dan kesiapan sumber daya manusia. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan faedah AI dapat dirasakan secara luas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengingatkan bahwa manusia kudu tetap menjadi pusat dalam perkembangan teknologi AI. Menurutnya, AI merupakan perangkat nan dapat memperkuat keahlian manusia, bukan menggantikannya.

"AI tidak menggantikan manusia, melainkan perangkat nan dapat memperkuat kapabilitas manusia. Karena itu, nan terpenting bukan hanya keahlian menggunakan AI, tetapi juga bijak dalam menentukan batasannya dan pandai dalam memaksimalkan manfaatnya," kata Pratikno.

Berbagai obrolan nan berjalan dalam forum tersebut juga menyoroti sejumlah tantangan nan tetap dihadapi Indonesia. Mulai dari kesenjangan literasi digital antarwilayah, kesiapan lembaga dalam mengangkat AI, perlindungan info pribadi, keamanan siber, hingga kebutuhan pengembangan talenta digital dalam jumlah besar.

Dari pembahasan tersebut lahir sejumlah rekomendasi kebijakan nan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ekosistem AI nasional. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan literasi AI di beragam daerah, penguatan tata kelola dan etika AI, percepatan pengembangan talenta digital, kesiapan lembaga dalam mengangkat AI, perlindungan info dan keamanan digital, serta peningkatan kerjasama lintas sektor.

(afr/afr)