Pagu Anggaran Bgn Rp 270 Triliun, Dpr Minta Susun Ulang

Jakarta -

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari buka-bukaan soal usulan pagu sugestif BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 270 triliun. Ia menjelaskan pagu tersebut diajukan kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.

Menurut Agustina, pagu sugestif tersebut tetap dinilai sangat besar. Bahkan dia bilang, jika dibandingkan dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebutuhan anggarannya tidak mencapai nomor tersebut.

"2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan dugaan penerima faedah sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa nan dulu. Sementara kami menganggap jika kita memandang secara umum lah ya dari info nan ada alias jika kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Oleh lantaran itu, Agustina mengatakan BGN bakal melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran tahun depan.

"Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami telaah dengan Kementerian Keuangan lampau minggu depan juga kami telaah lagi. Jadi jika ditanya sekarang berapa bu nomor detailnya? kami belum bisa menyampaikan tapi nomor itu lahir dari dugaan 81 juta penerimaan faedah 270 itu kami anggap tetap terlalu besar lah ya," ujarnya.

BGN bakal menyisir ulang anggaran tersebut agar lebih tepat sasaran. Selama sisa tahun 2026, BGN bakal terus melakukan langkah perbaikan tata kelola, termasuk refocusing penerima manfaat.

BGN membuka masukan dari beragam pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan para pakar. Agustina mencontohkan anak-anak SMA dari kalangan bisa berpotensi tidak bakal lagi masuk dalam daftar penerima program MBG.

"Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira nan bisa kita efisienkan lagi. Sementara memang sekali lagi ini belum final, lantaran belum dibahas. Tapi kami tetap bakal terus membahas lah. Jadi jika kita menggunakan angka-angka penerima faedah menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah gimana agar parameter tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," jelas Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

(hrp/hns)