Nasdem Pertanyakan Pendapatan Sah Pemprov Kalteng Yang Hanya Rp98,876 Miliar

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menjelaskan rendahnya realisasi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah nan Sah dalam LKPD Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Palangka Raya, Jumat, 26 Juni 2026.

Bryan mengatakan realisasi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah nan Sah hanya mencapai 9,04 persen alias sebesar Rp98,876 miliar dari sasaran Rp1,094 triliun.

“Kami mengharapkan penjelasan mengenai hambatan utama nan dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga mendorong adanya pertimbangan agar perencanaan pendapatan wilayah oleh organisasi perangkat wilayah (OPD) lebih jeli pada tahun-tahun berikutnya.

“Sekaligus kami menyarankan perlunya pertimbangan berbareng guna meningkatkan kecermatan perencanaan pendapatan oleh OPD mengenai di masa mendatang,” katanya.

Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) nan hanya terserap 15,86 persen alias Rp6,66 miliar dari alokasi Rp42 miliar.

“Kami memohon info apakah rendahnya penyerapan ini dikarenakan kondisi wilayah nan relatif kondusif dan minim bencana, ataukah terdapat hambatan dalam proses birokrasi penyaluran biaya darurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan mengenai terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 nan mencapai Rp216,072 miliar.

“Kami berambisi Pemerintah Provinsi dapat memaparkan apakah SiLPA ini merupakan representasi dari efisiensi anggaran shopping alias berasal dari program-program strategis nan belum terlaksana secara optimal,” pungkasnya.

(Sya'ban)