Komisi Ii Dprd Kotim Panggil Pertamina, Pastikan Bbm Subsidi Aman Untuk Petani

SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memanggil pihak Pertamina Sampit guna memastikan kesiapan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap kondusif dan dapat diakses petani, di tengah kekhawatiran maraknya pelangsiran serta kenaikan BBM non subsidi, Senin 20 April 2026.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat, khususnya petani nan saat ini mulai memasuki masa penggarapan lahan. DPRD menilai kebutuhan BBM bagi sektor pertanian sangat mendesak dan tidak boleh terganggu.

“Kita memanggil mengenai BBM subsidi. Banyak pelangsir nan apalagi terlihat oleh penduduk luar, ini tentu jadi perhatian serius,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor.

Ia menegaskan, terlepas dari persoalan pelangsiran, kebutuhan petani kudu menjadi prioritas utama, dikhawatirkan kebutuhan petani malah terabaikan. Untuk itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar ada skema unik penyaluran BBM bagi petani.

“Kami minta Pertamina bersurat ke SPBU agar ada pemisahan untuk petani, agar tidak mengganggu antrean umum. Sekdis Pertanian juga kami panggil, dan sudah ada persetujuan bahwa petani bisa mengambil BBM sesuai info dan regulasi,” katanya usai audiensi dengan Pertamina dan dinas pertanian.

Dalam sistem tersebut, petani nan terdaftar dalam golongan tani (Poktan) nantinya diperbolehkan mengambil BBM subsidi menggunakan jerigen, mengingat penggunaan perangkat seperti hand traktor tidak memungkinkan jika kudu mengantre seperti kendaraan umum.

“Petani ini khusus, tidak digabung dengan mobil pikap alias truk. Mereka sesuai info nan ada. Kalau tidak dibantu suplai dari Pertamina, bisa berakibat besar, lantaran ini menyangkut kebutuhan beras,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina telah menunjukkan itikad baik dengan berkoordinasi berbareng SPBU mengenai sistem barcode dan info petani nan berkuasa menerima BBM subsidi. Kuota penyaluran pun disesuaikan dengan info dari Dinas Pertanian.

“Dengan sistem itu, petani bisa kembali menjalankan aktivitas seperti mengoperasikan hand traktor. Hak mereka terhadap BBM subsidi kudu terpenuhi,” lanjutnya.

Ia menjelaskan nantinya bakal ada hari unik petani nan membeli BBM subsidi tidak berasosiasi dengan kendaraan umum, lantaran petani hanya perlu di hari-hari tertentu saja.

“Karena keperluan petani ini kan hari-hari tertentu saja misalnya saat penggarapan lahan alias panen saja tidak tiap hari, jadi kelak ada hari unik bagi petani ke SPBU,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menerima aspirasi masyarakat pesisir mengenai kebutuhan BBM bagi nelayan wilayah selatan, dia menyebut bahwa sudah ada SPBU unik nelayan di wilayah Desa Jaya Kelapa.

“Untuk nelayan wilayah selatan sudah ada SPBU unik bagi mereka di desa Jaya Kelapa, keluhan petani ini banyak di wilayah selatan,” ujarnya.

Akhyannoor nan juga dari Fraksi Gerindra ini menyatakan komitmen support terhadap program pemerintah pusat, terutama dalam perihal menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

“Kami mendukung program Presiden Prabowo, dan petani kudu diutamakan. Mereka saat ini banyak mengeluh, apalagi dengan kondisi nilai nan naik. Jangan sampai petani kudu berebut BBM dengan masyarakat umum,” ujarnya. (Nardi)