Komisi I Dan Ii Dprd Kalteng Gelar Rapat Gabungan Evaluasi Lkpj 2025

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja campuran lintas sektor di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (28/4).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.

Agenda utama membahas pertimbangan penyelenggaraan program pemerintah wilayah nan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah perangkat wilayah teknis turut dihadirkan untuk menjelaskan capaian dan penyelenggaraan program strategis.

Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan kegunaan pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap program melangkah sesuai sasaran dan memberi akibat nyata bagi masyarakat.

Muhajirin menegaskan, pertimbangan LKPj merupakan instrumen krusial dalam mengukur efektivitas keahlian pemerintah daerah. “Kami mau memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

DPRD Kalteng menekankan pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pada efektivitas penerapan program di lapangan, mencakup pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi legislatif dan pelaksana dalam mendorong pembangunan daerah. “Kami berambisi ada pertimbangan menyeluruh agar pembangunan Kalteng lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.(kpg)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja campuran lintas sektor di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (28/4).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.

Agenda utama membahas pertimbangan penyelenggaraan program pemerintah wilayah nan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah perangkat wilayah teknis turut dihadirkan untuk menjelaskan capaian dan penyelenggaraan program strategis.

Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan kegunaan pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap program melangkah sesuai sasaran dan memberi akibat nyata bagi masyarakat.

Muhajirin menegaskan, pertimbangan LKPj merupakan instrumen krusial dalam mengukur efektivitas keahlian pemerintah daerah. “Kami mau memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

DPRD Kalteng menekankan pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pada efektivitas penerapan program di lapangan, mencakup pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi legislatif dan pelaksana dalam mendorong pembangunan daerah. “Kami berambisi ada pertimbangan menyeluruh agar pembangunan Kalteng lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.(kpg)