Kendala Jalan Dan Pelabuhan Jadi Pemicu, Nelayan Kalteng Lebih Untung Jual Ke Kalsel

PALANGKA RAYA – Keterbatasan akses jalan dan belum optimalnya kegunaan pelabuhan di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu aspek utama nelayan memilih menjual hasil tangkapan ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan kondisi infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir seperti Kabupaten Pulang Pisau, tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Bahaur, ya lantaran di Pulang Pisau akses jalan menjadi salah satu penyebab. Kalau akses jalannya lancar, dengan sendirinya orang bakal datang ke sana. Ini menjadi perhatian ke depan,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Selain akses jalan, dia menyebut kegunaan Pelabuhan Bahaur juga belum maksimal akibat pendangkalan muara Sungai Kapuas dan Kahayan nan belum dilakukan pengerukan.

Kondisi tersebut membikin pengedaran hasil tangkapan di dalam wilayah menjadi kurang efisien, sehingga nelayan memilih menjual ke wilayah lain nan lebih mudah dijangkau.

“Di samping itu, aspek nilai juga berpengaruh. Jika nilai di luar lebih menjanjikan, nelayan tentu bakal memilih menjual ke sana lantaran mengharapkan nilai nan layak,” katanya.

Sri mengakui, kejadian hasil laut Kalteng nan mengalir ke Kalsel kerap terjadi, apalagi transaksi dilakukan di tengah laut mengingat wilayah perairan nan berbatasan langsung.

Hal ini dinilai berakibat pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.

“Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Harapannya hasil aktivitas nelayan ini bisa dimanfaatkan di wilayah sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, dia tidak mempersoalkan jika nelayan menjual hasil tangkapan ke luar wilayah selama tetap menguntungkan dan kebutuhan di dalam wilayah terpenuhi.

“Tidak menutup kemungkinan, andaikan itu menguntungkan bagi nelayan, mereka bisa menjual ke luar. Sepanjang kebutuhan di dalam wilayah bisa terpenuhi, khususnya di wilayah perbatasan,” jelasnya.

Sri menegaskan, pemerintah provinsi berbareng kabupaten perlu memperbaiki prasarana dan sistem pengedaran agar nelayan dapat menjual hasil tangkapan di dalam wilayah dengan nilai nan layak.

“Tentu ini menjadi PR berbareng agar nelayan mendapatkan nilai nan layak dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mengenai ikan,” pungkasnya.

(Sya'ban)