1 minggu yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah sigap dan strategis dalam menyikapi kenaikan nilai serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nan berakibat langsung terhadap operasional pikulan orang dan peralatan di wilayah Kalteng.
Hal tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi lintas sektor nan digelar di Aula Dishub Provinsi Kalteng. Kamis (23/4/2026)
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dishub Provinsi Kalteng dan dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga para operator perusahaan otobus se-Kalteng.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa persoalan utama nan dihadapi saat ini adalah sering habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan, sehingga pikulan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan nilai nan jauh lebih tinggi.
Kondisi ini berakibat pada meningkatnya biaya operasional serta berpotensi mendorong kenaikan tarif pikulan penumpang hingga 15–20 persen dan memicu tekanan inflasi daerah.
Kepala Dishub Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa pemerintah wilayah berkomitmen untuk melindungi keberlangsungan jasa transportasi publik dan kepentingan masyarakat luas.
“Angkutan umum, khususnya bus dan pikulan berizin, kudu menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah wilayah melalui Dishub bakal terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta abdi negara penegak norma agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Yulindra.
Ia menambahkan, Dishub Provinsi Kalteng mendorong adanya penetapan SPBU tertentu nan memprioritaskan pikulan umum resmi, pengamanan pengedaran BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi nan terintegrasi dengan info KIR kendaraan.
Rapat juga menghasilkan sejumlah langkah konkret, baik jangka pendek maupun menengah.
Dalam jangka pendek, disepakati perlunya prioritisasi alokasi kuota harian BBM subsidi bagi pikulan umum resmi di SPBU tertentu, disertai pengawasan terpadu oleh Dishub, Organda, Pertamina, dan kepolisian.
Sementara itu, solusi jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan sistem pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan manajemen nan lebih ketat serta penguatan payung kebijakan daerah.
“Langkah-langkah ini krusial agar tidak terjadi lonjakan tarif pikulan nan memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dishub Provinsi Kalteng bakal terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap melangkah aman, lancar, dan terjangkau,” tutup Yulindra.
Melalui koordinasi lintas sektor nan solid, Dishub Provinsi Kalteng optimistis persoalan BBM dapat ditangani secara bertahap, sehingga roda transportasi dan pengedaran logistik di Kalteng tetap melangkah optimal.(mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah sigap dan strategis dalam menyikapi kenaikan nilai serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nan berakibat langsung terhadap operasional pikulan orang dan peralatan di wilayah Kalteng.
Hal tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi lintas sektor nan digelar di Aula Dishub Provinsi Kalteng. Kamis (23/4/2026)
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dishub Provinsi Kalteng dan dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga para operator perusahaan otobus se-Kalteng.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa persoalan utama nan dihadapi saat ini adalah sering habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan, sehingga pikulan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan nilai nan jauh lebih tinggi.
Kondisi ini berakibat pada meningkatnya biaya operasional serta berpotensi mendorong kenaikan tarif pikulan penumpang hingga 15–20 persen dan memicu tekanan inflasi daerah.
Kepala Dishub Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa pemerintah wilayah berkomitmen untuk melindungi keberlangsungan jasa transportasi publik dan kepentingan masyarakat luas.
“Angkutan umum, khususnya bus dan pikulan berizin, kudu menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah wilayah melalui Dishub bakal terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta abdi negara penegak norma agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Yulindra.
Ia menambahkan, Dishub Provinsi Kalteng mendorong adanya penetapan SPBU tertentu nan memprioritaskan pikulan umum resmi, pengamanan pengedaran BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi nan terintegrasi dengan info KIR kendaraan.
Rapat juga menghasilkan sejumlah langkah konkret, baik jangka pendek maupun menengah.
Dalam jangka pendek, disepakati perlunya prioritisasi alokasi kuota harian BBM subsidi bagi pikulan umum resmi di SPBU tertentu, disertai pengawasan terpadu oleh Dishub, Organda, Pertamina, dan kepolisian.
Sementara itu, solusi jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan sistem pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan manajemen nan lebih ketat serta penguatan payung kebijakan daerah.
“Langkah-langkah ini krusial agar tidak terjadi lonjakan tarif pikulan nan memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dishub Provinsi Kalteng bakal terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap melangkah aman, lancar, dan terjangkau,” tutup Yulindra.
Melalui koordinasi lintas sektor nan solid, Dishub Provinsi Kalteng optimistis persoalan BBM dapat ditangani secara bertahap, sehingga roda transportasi dan pengedaran logistik di Kalteng tetap melangkah optimal.(mmckalteng)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·