1 minggu yang lalu
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kudu menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan nan tidak menyentuh kebutuhan dasar bakal kehilangan makna lantaran tidak selaras dengan kondisi nyata nan dihadapi penduduk sehari-hari.
Ia menjelaskan, kebutuhan dasar mencakup akses pendidikan nan layak, jasa kesehatan nan terjangkau dan berkualitas, kesiapan air bersih, pemerataan listrik desa, pembangunan prasarana jalan penghubung antarwilayah, serta ketahanan pangan dan pembuatan lapangan kerja.
“APBD kudu terlebih dulu menyasar hal-hal nan langsung dirasakan masyarakat. Jalan desa nan mantap, puskesmas nan siap melayani, sekolah nan representatif, serta nilai pangan nan stabil merupakan parameter nyata keberhasilan pembangunan,” ujarnya, Senin (20/4).
Mahyono juga meminta seluruh perangkat wilayah menyusun program berbasis info riil dari desa dan kelurahan agar kebijakan nan diambil tepat sasaran. Untuk memastikan perihal tersebut, DPRD Murung Raya terus memperkuat kegunaan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan parameter keahlian terukur, seperti persentase desa berlistrik, cakupan jasa air bersih, penurunan nomor stunting, waktu tempuh menuju akomodasi kesehatan, serta jumlah rumah tidak layak huni nan ditangani setiap tahun.
“Setiap rupiah shopping wilayah kudu mempunyai target, output, dan akibat nan jelas bagi masyarakat,” tegas Mahyono.
Selain itu, dia membuka ruang bagi pengawasan publik agar perencanaan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan di lapangan.
Mahyono menambahkan, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar hanya dapat terwujud melalui kerjasama lintas sektor. Ia membujuk pemerintah daerah, pemerintah desa, bumi usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama merumuskan skala prioritas berbasis kewilayahan.
Program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta optimasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diarahkan untuk mendukung jasa dasar sekaligus meningkatkan akses ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai ruang penyampaian aspirasi nan nyata, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Mahyono menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan nan berpihak kepada rakyat. Ia optimistis, pemenuhan kebutuhan dasar bakal meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Murung Raya nan maju dan sejahtera.
“Pembangunan kudu dimulai dari fondasi paling mendasar. Dari sana kita melangkah dan tumbuh berbareng menuju wilayah nan berdaulat dan bermartabat,” pungkasnya.(pan)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kudu menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan nan tidak menyentuh kebutuhan dasar bakal kehilangan makna lantaran tidak selaras dengan kondisi nyata nan dihadapi penduduk sehari-hari.
Ia menjelaskan, kebutuhan dasar mencakup akses pendidikan nan layak, jasa kesehatan nan terjangkau dan berkualitas, kesiapan air bersih, pemerataan listrik desa, pembangunan prasarana jalan penghubung antarwilayah, serta ketahanan pangan dan pembuatan lapangan kerja.
“APBD kudu terlebih dulu menyasar hal-hal nan langsung dirasakan masyarakat. Jalan desa nan mantap, puskesmas nan siap melayani, sekolah nan representatif, serta nilai pangan nan stabil merupakan parameter nyata keberhasilan pembangunan,” ujarnya, Senin (20/4).
Mahyono juga meminta seluruh perangkat wilayah menyusun program berbasis info riil dari desa dan kelurahan agar kebijakan nan diambil tepat sasaran. Untuk memastikan perihal tersebut, DPRD Murung Raya terus memperkuat kegunaan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan parameter keahlian terukur, seperti persentase desa berlistrik, cakupan jasa air bersih, penurunan nomor stunting, waktu tempuh menuju akomodasi kesehatan, serta jumlah rumah tidak layak huni nan ditangani setiap tahun.
“Setiap rupiah shopping wilayah kudu mempunyai target, output, dan akibat nan jelas bagi masyarakat,” tegas Mahyono.
Selain itu, dia membuka ruang bagi pengawasan publik agar perencanaan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan di lapangan.
Mahyono menambahkan, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar hanya dapat terwujud melalui kerjasama lintas sektor. Ia membujuk pemerintah daerah, pemerintah desa, bumi usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama merumuskan skala prioritas berbasis kewilayahan.
Program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta optimasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diarahkan untuk mendukung jasa dasar sekaligus meningkatkan akses ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai ruang penyampaian aspirasi nan nyata, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Mahyono menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan nan berpihak kepada rakyat. Ia optimistis, pemenuhan kebutuhan dasar bakal meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Murung Raya nan maju dan sejahtera.
“Pembangunan kudu dimulai dari fondasi paling mendasar. Dari sana kita melangkah dan tumbuh berbareng menuju wilayah nan berdaulat dan bermartabat,” pungkasnya.(pan)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·