Juru Bicara Jelaskan Pernyataan Luhut Soal Bansos Tunai Rp 5,4 Juta/ Orang

Jakarta -

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi buka bunyi soal pemberian support sosial Rp 5,4 juta per orang.

Narasi tersebut disampaikan Luhut usai berjumpa Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Angka bansos Rp 5,4 juta per orang, menurut Jodi bukan merupakan wacana kebijakan support sosial baru nan bakal dilaksanakan pemerintah.

Berikut 3 poin penjelasan Juru Bicara Luhut:

1. Penguatan Sistem Berbasis Akurasi Data

Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlindungan sosial nan lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran beragam program support dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat nan berhak.

2. Rp 5,4 Juta Bukan Program Bantuan Tunai Baru

Kami menegaskan bahwa nomor Rp5,4 juta bukan merupakan program support tunai baru nan bakal diterima secara merata oleh setiap penduduk negara. Angka tersebut murni merupakan ilustrasi perkiraan akumulasi maksimal dari beragam program perlindungan sosial, termasuk support sosial, nan sudah ada. Karena setiap rumah tangga mempunyai kondisi dan tingkat eligibilitas nan berbeda, faedah riil nan diterima tentu tidak bakal sama.

3. Optimalisasi, Bukan Pengurangan Perlindungan Sosial

Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial nan sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah mau memastikan bahwa faedah program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran unik bagi golongan masyarakat nan paling membutuhkan.

Transformasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Uji coba penerapan digitalisasi penyaluran bansos telah melangkah di sejumlah wilayah dan bakal terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

Jodi menambahkan, pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial nan semakin responsif, terintegrasi, dan bisa memberikan faedah nan optimal bagi kesejahteraan rakyat.

"Kami berambisi penjelasan ini memberikan kepastian info di ruang publik, maupun di kalangan masyarakat luas dan seluruh pemangku kepentingan," tutur Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

(hal/hns)