Insentif Dapur Mbg Tak Lagi Dipukul Rata Rp 6 Juta/hari

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal merevisi insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai insentif ke SPPG tidak lagi dipukul rata Rp 6 juta/unit.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui pemberian insentif dipatok rata memicu pemborosan finansial negara. Oleh karena itu, BGN bakal menata ulang dalam penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma (MBG).

Langkah pertama nan diambil, ialah refocusing penerima manfaat. Lalu, menata ulang SPPG, termasuk pemberian insentif.

"Jadi itu termasuk (evaluasi pemberian insentif), setelah info penerima faedah itu fix, kami harapkan kelak insentifnya tidak fix Rp 6 juta semua. Sekarang kan diubah oleh nan dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan nan dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menjelaskan setelah proses refocusing info penerima faedah selesai, pihaknya bakal langsung menyesuaikan besaran insentif.

Insentif bakal diberikan tergantung pada jumlah penerima faedah MBG nan dilayani oleh masing-masing SPPG.

"Tidak (dipukul rata pemberian insentif). Iya, jadi semua itu diharapkan nantinya kita bakal memang gimana program ini tercapai tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti nan sekarang nan memang ada kecenderungan untuk lebih royal ya, jadi royal finansial negara," terang Arumsari.

Selain itu, SPPG tidak bisa lagi sekedar asal memasak. BGN bakal menilai kualitas serta standar keamanan pangan.

BGN pun membuka kesempatan untuk melakukan penggabungan antar SPPG jika wilayah tertentu jumlah penerima manfaat-nya dinilai terlalu sedikit.

"Lalu model dari insentif sendiri itu kita bakal pertimbangan bukan sekedar menghasilkan output berapa lampau diberikan itu. Bagaimana Anda bisa menghasilkan makanan nan berkualitas, standar makanannya, keamanannya pangannya terpenuhi. Jadi kita bakal bikin beberapa composite untuk penilaian agar tidak sekedar pokoknya saya mau masak sup ini," jelas Agustina.

Adapun langkah pembenahan tata kelola SPPG ini bakal memanfaatkan momentum libur sekolah. Arumsari menegaskan selama libur sekolah, pihaknya bakal menyetop sementara penyaluran MBG.

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami bakal stop semua, kami bakal audit semua dapur, sehingga kelak mudah-mudahan ketika kelak anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik kondisi di lapangan," terang Agustina.

(rea/hns)