Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pemutakhiran dan pengesahan info penerima faedah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional nan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, dalam konvensi pers di Jakarta pada Kamis, (18/6/2026).
Arum menegaskan, penguatan info menjadi prioritas BGN dalam memastikan setiap kebijakan nan diambil betul-betul menjangkau golongan masyarakat nan memerlukan intervensi gizi dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun program MBG bakal difokuskan kepada golongan nan memerlukan intervensi pemenuhan gizi, seperti:
- anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
- ibu hamil
- ibu menyusui
- balita
"Data nan jeli sangat krusial lantaran menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan penerima manfaat. Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi diberikan kepada golongan nan betul-betul memerlukan sehingga faedah program dapat dirasakan secara optimal," ujar Arum di Jakarta, Kamis (18/6).
Menurutnya, BGN saat ini terus melakukan pemutakhiran dan pengesahan info penerima faedah secara berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan beragam parameter nan dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dalam proses refocusing program, BGN mempertimbangkan sejumlah parameter utama, antara lain ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima faedah agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
"Kami mau memastikan bahwa kebijakan nan diambil betul-betul berbasis data. Karena itu, kualitas info terus kami perbaiki agar dapat memberikan gambaran nan lebih jeli mengenai golongan masyarakat nan memerlukan support pemenuhan gizi," jelasnya.
Hingga saat ini, BGN telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap sejumlah wilayah serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses pengesahan info penerima manfaat. Data tersebut bakal terus diperbarui seiring dengan masuknya info dan hasil verifikasi lapangan nan dilakukan secara bertahap.
"Refocusing nan kami lakukan bukan semata-mata penyesuaian program, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, info menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan," kata Arum.
(suc/kna)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·