Hasil Laut Kalteng Mengalir Ke Kalsel, Dislutkan Sebut Ini Pr Serius Pemerintah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui kejadian nelayan nan lebih memilih menjual hasil tangkapan ke Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, membenarkan bahwa hasil laut dari wilayah Kalteng kerap mengalir ke wilayah tetangga, terutama dari area perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau. Bahkan, transaksi kerap dilakukan di tengah laut lantaran wilayah perairan nan berbatasan langsung.

“Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Harapannya hasil aktivitas nelayan ini bisa dimanfaatkan di wilayah sendiri,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat melarang nelayan menjual hasil tangkapan ke luar wilayah selama dinilai menguntungkan, asalkan kebutuhan ikan di dalam wilayah tetap terpenuhi.

“Tidak menutup kemungkinan, andaikan itu menguntungkan bagi nelayan, mereka bisa menjual ke luar. Sepanjang kebutuhan di dalam wilayah bisa terpenuhi, khususnya di wilayah perbatasan,” katanya.

Sri menjelaskan, salah satu aspek utama nelayan menjual hasil tangkapan ke Kalsel adalah keterbatasan infrastruktur, baik akses jalan maupun akomodasi pelabuhan nan belum optimal.

“Bahaur, ya lantaran di Pulang Pisau akses jalan menjadi salah satu penyebab. Kalau akses jalannya lancar, dengan sendirinya orang bakal datang ke sana. Ini menjadi perhatian ke depan,” jelasnya.

Selain itu, kondisi Pelabuhan Bahaur nan belum berfaedah maksimal akibat pendangkalan muara Sungai Kapuas dan Kahayan turut menjadi hambatan pengedaran hasil tangkapan di dalam daerah.

Di sisi lain, aspek nilai jual juga memengaruhi keputusan nelayan.

“Apabila nilai di luar lebih menjanjikan, tidak menutup kemungkinan mereka bakal memilih menjual ke sana lantaran mengharapkan nilai nan layak,” ujarnya.

Sri menegaskan, kondisi ini berakibat pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan. Oleh lantaran itu, pemerintah wilayah perlu memperbaiki prasarana dan sistem pengedaran agar nelayan dapat menjual hasil tangkapan di dalam wilayah Kalteng dengan nilai nan kompetitif.

“Tentu ini menjadi PR berbareng agar nelayan mendapatkan nilai nan layak dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mengenai ikan,” pungkasnya.

(Sya'ban)