Harga Gas Mahal Disebut Bisa Picu Phk 55 Ribu Orang, Esdm Buka Suara

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons keluhan industri soal kenaikan nilai gas. Kondisi ini dinilai membikin 55 ribu orang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh lantaran itu, Kementerian ESDM langsung menggelar rapat koordinasi berbareng PT PGN, SKK Migas, Kementerian Perindustrian untuk membahas persoalan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai dengan pengarahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan rapat tersebut ditujukan untuk menyelaraskan keahlian pasokan gas dari sektor hulu dengan kebutuhan riil industri pengguna.

"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan nan kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Laode menjelaskan rumor nan berkembang belakangan sebenarnya bukan berasal dari nilai gas pipa nan masuk skema HGBT, melainkan nilai LNG nan naik.

Harga LNG ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai minyak mentah bumi dan dinamika geopolitik global. Kondisi nilai LNG ini nan telah memberatkan pelaku industri.

Laode mengatakan ada kesempatan nilai LNG turun andaikan kondisi dunia semakin kondusif. Selain itu, pemerintah juga bakal membahas kemungkinan penyesuaian nilai berbareng PGN dan pelaku industri.

"Ada potensinya seperti itu, lantaran kemarin sudah diberikan pengarahan sama Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN-nya, bagian-bagian mana nan bisa kita adjust, seperti itu. Di hulunya juga seperti apa, sehingga kelak ada potensi untuk kita bisa atur lebih rendah dari sebelumnya," terang Laode.

Laode menambahkan pemerintah sedang melakukan menyiapkan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai HGBT.

"Kita revisi item-item di dalamnya nan tadi saya sebutkan, kenapa kita rapatkan agar HGBT ini workable lah seperti itu," pungkasnya.

(hrp/hns)