1 minggu yang lalu
PALANGKA RAYA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, menegaskan pemerintah wilayah perlu memastikan pasokan dan pengedaran Bahan Bakar Minyak (BBM) serta elpiji tetap kondusif dan lancar.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Senin, 20 April 2026.
Menurut Linae, upaya tersebut kudu dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Pertamina serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Pemerintah wilayah perlu memastikan pasokan dan pengedaran BBM serta elpiji tetap kondusif dan lancar melalui koordinasi intensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pengedaran BBM subsidi dan elpiji 3 kilogram kudu diperketat agar tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Selain itu, penertiban serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng bakal terus melakukan monitoring harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, serta intervensi andaikan terjadi lonjakan harga.
“Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui support sosial, operasi pasar, dan jasa pengaduan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik nan terbuka agar masyarakat tidak panik terhadap kondisi pasokan energi.
“Komunikasi publik nan transparan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain penguatan stok, monitoring pengedaran secara real time, serta optimasi logistik nan perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengingatkan bahwa pengedaran BBM kudu tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan serius.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Kalteng tergolong tinggi dengan support sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun, sehingga pengedaran perlu diperhatikan secara menyeluruh, baik dari sisi volume maupun pemerataan.
“Kami berambisi adanya penyesuaian pengedaran agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengedaran BBM mempunyai akibat luas terhadap beragam sektor, termasuk nilai kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
“Kami menilai persoalan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius andaikan tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah konkret dan sigap dari kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, berasas info per 18 April 2026, nilai BBM nonsubsidi di wilayah Kalteng mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo mencapai Rp 19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp 13.350 per liter pada Maret.
Dexlite naik menjadi Rp 24.150 per liter dari kisaran Rp 14.500 per liter, sedangkan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp 24.450 per liter dari sekitar Rp 14.800 per liter.
Di sisi lain, BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, dan Pertamax tetap berada di Rp 12.600 per liter.
(Sya'ban)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·