Bpbd Kotim Siapkan Langkah Antisipasi Ancaman Krisis Air Saat Kemarau

SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran rimba dan lahan (karhutla) serta kekeringan nan diprediksi terjadi dalam musim tandus panjang tahun ini.

Kepala BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa rapat berbareng OPD teknis telah dilakukan untuk menyusun rencana aksi, Selasa 21 April 2026.

Ia menyebut sebagian program sudah masuk dalam shopping masing-masing OPD, namun tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan tambahan, terutama dalam kondisi darurat.

“Upaya nan dilakukan dinas teknis ini memang diarahkan untuk penanggulangan karhutla dan kekeringan. Mudah-mudahan perencanaan anggarannya bisa reliabel dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan paling krusial nan dihadapi saat ini adalah pengedaran air bersih. Kebutuhan tersebut dinilai sangat mendasar dan tidak bisa digantikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan Kotim.

“Kalau kita lihat pengalaman beberapa tahun terakhir, persediaan air hujan di masyarakat hanya bisa memperkuat sekitar 10 sampai 14 hari, tergantung kapabilitas penyimpanan masing-masing rumah tangga,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat nan beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, penurunan debit air juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah, seperti Parenggean, nan berakibat pada kualitas air PDAM.

BPBD berambisi pihak PDAM dapat melakukan langkah tambahan, termasuk rencana pemasangan hidran di Sungai Ijum untuk membantu pengedaran air bersih ke wilayah selatan, khususnya Kecamatan Teluk Sampit.

“Air nan disalurkan juga kudu dipastikan layak digunakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Multazam juga mengingatkan bahwa potensi gangguan pengedaran air tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi bisa meluas ke wilayah lain seperti Desa Ramban, apalagi Kecamatan Baamang dan MB Ketapang juga bakal dipantau. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai menampung air hujan sebanyak mungkin sebagai langkah antisipasi.

Selain itu, kenaikan nilai BBM turut menjadi perhatian BPBD. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar armada operasional menggunakan bahan bakar jenis Dexlite, sehingga berakibat pada ketahanan operasional.

“Kalau sebelumnya stok bisa memperkuat 30 hari, sekarang mungkin hanya sekitar 15 hari. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya bakal melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan, dengan memastikan prioritas penanganan tetap melangkah optimal.

Dalam rapat tersebut, Bupati Kotim Halikinnor juga datang dan meminta seluruh OPD teknis untuk segera menyusun kebutuhan anggaran sebagai langkah antisipasi percepatan perubahan APBD 2026. Koordinasi bakal dilakukan berbareng BKAD dan Penjabat Sekda untuk menentukan skema nan tepat.

Langkah lain nan dilakukan ialah normalisasi saluran air dan koordinasi dengan Balai Sungai Kalimantan untuk mendukung kesiapan air, termasuk untuk kebutuhan pemadaman.

“Awal April kemarin, kami cek drainase di wilayah utara, sebagian besar sudah kering. Ini menjadi parameter bahwa kita kudu betul-betul siap,” katanya.

Terkait anggaran darurat, Multazam menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai pos Belanja Tidak Terduga (BTT), namun penggunaannya hanya bisa dilakukan saat status tanggap darurat ditetapkan. Saat ini, kondisi tetap berada pada tahap siaga darurat.

Ia menegaskan, penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan sembarangan lantaran kudu memenuhi parameter tertentu, seperti meningkatnya titik panas (hotspot) dan penurunan muka air tanah hingga minus 40 sentimeter nan menandakan lahan sangat mudah terbakar.

“Kalau sudah sampai kondisi itu, puntung rokok saja bisa memicu kebakaran,” ujarnya.

Multazam juga mengingatkan bahwa hujan nan terjadi belakangan ini berkarakter lokal dan berdurasi singkat, nan merupakan tanda peralihan musim menuju kemarau.

“Ini sinyal bahwa kita kudu meningkatkan kewaspadaan sejak sekarang,” pungkasnya. (nardi)