Belajar Dari Barito Kuala, Dprd Palangka Raya Minta Ada Insentif Persalinan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim meminta pemerintah kota (pemko) mengangkat program support persalinan bagi seluruh penduduk nan melahirkan di akomodasi kesehatan milik pemerintah, seperti nan diterapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

“Program support persalinan ini sangat baik lantaran memberikan faedah langsung kepada masyarakat nan hendak melahirkan. Kami berambisi program serupa dapat diterapkan di Kota Palangka Raya,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mempelajari beragam program pelayanan kesehatan nan telah dijalankan wilayah tersebut.

Pihaknya memperoleh info Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan support persalinan sebesar Rp300 ribu kepada setiap penduduk nan melahirkan di puskesmas.

“Yang menarik, support itu diberikan kepada seluruh penduduk nan melahirkan di puskesmas tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Jadi tidak ada syarat kudu miskin alias kategori tertentu untuk mendapatkan support tersebut,” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah wilayah dalam memberikan support kepada ibu melahirkan serta mendorong masyarakat memanfaatkan akomodasi kesehatan nan tersedia.

Arif melihat, program tersebut juga dapat membantu meringankan beban keluarga, terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses persalinan dan pascapersalinan.

“Bahkan berasas keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, istri bupati saat melahirkan juga menerima support nan sama. Ini menunjukkan program tersebut betul-betul bertindak untuk seluruh penduduk tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, prinsip kesetaraan dalam pemberian support menjadi salah satu kelebihan program tersebut lantaran seluruh masyarakat memperoleh kewenangan nan sama untuk mendapatkan support dari pemerintah daerah.

Selain memberikan faedah ekonomi, kebijakan itu juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa kesehatan pemerintah serta mendorong ibu mengandung untuk melakukan persalinan di akomodasi kesehatan nan mempunyai tenaga medis dan sarana memadai.

“Kami berambisi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengkaji dan mempertimbangkan program ini. Jika diterapkan, tentu bakal sangat membantu masyarakat nan hendak melahirkan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (jef)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim meminta pemerintah kota (pemko) mengangkat program support persalinan bagi seluruh penduduk nan melahirkan di akomodasi kesehatan milik pemerintah, seperti nan diterapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

“Program support persalinan ini sangat baik lantaran memberikan faedah langsung kepada masyarakat nan hendak melahirkan. Kami berambisi program serupa dapat diterapkan di Kota Palangka Raya,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mempelajari beragam program pelayanan kesehatan nan telah dijalankan wilayah tersebut.

Pihaknya memperoleh info Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan support persalinan sebesar Rp300 ribu kepada setiap penduduk nan melahirkan di puskesmas.

“Yang menarik, support itu diberikan kepada seluruh penduduk nan melahirkan di puskesmas tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Jadi tidak ada syarat kudu miskin alias kategori tertentu untuk mendapatkan support tersebut,” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah wilayah dalam memberikan support kepada ibu melahirkan serta mendorong masyarakat memanfaatkan akomodasi kesehatan nan tersedia.

Arif melihat, program tersebut juga dapat membantu meringankan beban keluarga, terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses persalinan dan pascapersalinan.

“Bahkan berasas keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, istri bupati saat melahirkan juga menerima support nan sama. Ini menunjukkan program tersebut betul-betul bertindak untuk seluruh penduduk tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, prinsip kesetaraan dalam pemberian support menjadi salah satu kelebihan program tersebut lantaran seluruh masyarakat memperoleh kewenangan nan sama untuk mendapatkan support dari pemerintah daerah.

Selain memberikan faedah ekonomi, kebijakan itu juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa kesehatan pemerintah serta mendorong ibu mengandung untuk melakukan persalinan di akomodasi kesehatan nan mempunyai tenaga medis dan sarana memadai.

“Kami berambisi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengkaji dan mempertimbangkan program ini. Jika diterapkan, tentu bakal sangat membantu masyarakat nan hendak melahirkan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (jef)