Bahlil: Sekalipun Icp Us$ 100/barel, Harga Bbm-lpg Subsidi Tidak Naik

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjanji tidak bakal meningkatkan nilai bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi sampai 31 Desember 2026. Bahkan dia memastikan tidak bakal meningkatkan nilai meskipun Indonesian Crude Price (ICP) alias nilai minyak mentah Indonesia menyentuh US$ 100/barel.

"Saya janji kepada bapak ibu semua ya, sampai 31 Desember, sekalipun nilai ICP US$ 100 insyaallah nilai BBM dan LPG subsidi tidak bakal naik," kata Bahlil dalam Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, Sabtu (2/5/2026).

Bahlil melanjutkan, nilai BBM nonsubsidi bakal mengikuti pasar. Ia menegaskan, subsidi hanya diberlakukan untuk masyarakat nan kurang mampu.

"Tetapi jika BBM nan untuk orang nan mampu, ya minta maaf, itu dengan sendirinya ya itu norma pasar, jika untuk orang nan mampu. nan kita jaga inilah nan memang memerlukan uluran tangan pemerintah," ujarnya.

Untuk menjaga nilai BBM dan kesiapan tetap terjaga, Bahlil juga mengatakan bahwa telah mendapatkan stok minyak mentah dari Rusia sebagai hasil kunjungan kerja berbareng Presiden Prabowo Subianto.

"Terakhir kemarin kita di Rusia. Di Rusia kita sudah dapat satu tahun ini clear. Jadi, untuk stok crude kita satu tahun ke depan insyaallah sudah selesai,"jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak bakal meningkatkan nilai BBM subsidi di tengah volatilitas nilai minyak bumi imbas perang di Timur Tengah. Ketetapan untuk tidak mengerek nilai BBM ini juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil memastikan, nilai BBM tidak bakal naik hingga akhir tahun nanti. Bahkan menurutnya, nilai BBM subsidi ini tidak bakal naik selama-lamanya sepanjang nilai minyak tetap dalam cakupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekali lagi saya katakan bahwa, kami sudah bermufakat atas pengarahan Bapak Presiden bahwa nilai BBM untuk subsidi tidak bakal dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya. Doain. Ini kan tergantung dengan nilai ICP, tapi jika sampai dengan US$ 100 itu sudah kondusif dalam APBN," ungkap Bahlil kepada wartawan di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

(ara/ara)