As Gagal Urus Pajak, Negara Lolos Piala Dunia 2026 Banyak Dirugikan

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Puluhan negara peserta Piala Dunia 2026 terancam kudu merogoh kocek lebih dalam lantaran FIFA kandas mengamankan kesepakatan pembebasan pajak secara menyeluruh dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Padahal, FIFA sejatinya sudah menikmati status bebas pajak di AS sejak turnamen akbar tersebut digelar di negara nan sama pada 1994 silam. Namun, keistimewaan itu nyatanya tidak otomatis mengalir ke seluruh 48 asosiasi nasional peserta nan tetap bertanggung jawab bayar pajak federal, pajak negara bagian, hingga pajak tingkat kota.

Dari 48 tim nan lolos ke putaran final, hanya 18 asosiasi nasional nan negaranya telah menjalin Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) dengan AS, sehingga delegasi mereka terlindungi dari pajak federal. Mayoritas dari 18 negara tersebut berasal dari Eropa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di luar dua tuan rumah berbareng ialah Kanada dan Meksiko, hanya Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan nan masuk daftar negara non-Eropa nan terjalin DTA.

Lantaran kebijakan pajak AS inilah nan membikin asosiasi-asosiasi mini menanggung beban tidak proporsional dibanding rekan-rekan mereka dari negara maju.

Negara debutan seperti Curacao dan Cape Verde justru berpotensi menghadapi tagihan pajak nan lebih besar daripada negara-negara mapan seperti Inggris dan Prancis nan sudah lebih dulu mempunyai DTA dengan AS.

Oriana Morrison, konsultan pajak nan pernah mendampingi federasi Portugal dan Brasil dalam urusan perpajakan, menyoroti tajamnya kesenjangan ini.

"Negara-negara dengan sistem norma nan lebih kuat dan sudah punya perjanjian pajak dengan AS, seperti Inggris dan Spanyol, bakal jauh lebih irit biayanya dibanding negara-negara mini semacam Curacao alias Haiti," ujarnya dilansir dari The Guardian.

"Bagi banyak tim kecil, duit dari Piala Dunia ini adalah berkah luar biasa nan bisa mengubah wajah sepak bola mereka di dalam negeri. Sayangnya, sebagian besar justru bakal tersedot untuk bayar pajak di AS. Padahal, duit tersebut semestinya bisa diputar kembali untuk membangun ekosistem sepak bola lokal mereka. Ketimpangannya sangat nyata, dan ini bakal membikin keikutsertaan di Piala Dunia menjadi sangat mahal bagi sebagian besar negara non-Eropa," kata Morrison.

Penting untuk dipahami, tanggungjawab pajak ini tidak menyentuh penghasilan para pemain secara langsung lantaran norma federal AS memang mengharuskan atlet bayar pajak atas setiap penampilan mereka. nan justru menjadi sorotan adalah staf teknis dan pembimbing kepala nan gajinya jauh lebih besar dan dibayarkan langsung oleh federasi.

Sebagai ilustrasi, Carlo Ancelotti selaku pembimbing timnas Brasil kudu menanggung pajak dobel di Brasil dan di AS. Sementara itu, Thomas Tuchel sebagai ahli strategi Inggris cukup bayar pajak di negaranya sendiri. Federasi besar seperti Brasil mungkin tetap sanggup menalangi selisih pajak itu, tetapi bagi asosiasi-asosiasi kecil, beban serupa bisa menjadi pukulan finansial nan cukup berat.

Yang terasa ganjil, di tengah perbedaan beban pajak nan mencolok itu, FIFA justru menetapkan anggaran operasional seragam sebesar 1,5 juta dolar AS alias sekitar Rp25,5 miliar untuk semua tim tanpa terkecuali.

Lebih jauh, tunjangan harian per personil delegasi pun dipangkas dari 850 dolar AS (sekitar Rp14,4 juta) pada Piala Dunia 2022 Qatar, menjadi 600 dolar AS (sekitar Rp10,6 juta) untuk jenis kali ini. Padahal biaya hidup di AS jelas lebih tinggi dari Qatar.

Sebagai info tambahan, Qatar memberikan pembebasan pajak penuh kepada seluruh 32 federasi. Kanada dan Meksiko pun mengambil langkah serupa, sehingga tim-tim nan bermain di grup di dua negara itu bakal menanggung tagihan pajak nan jauh lebih ringan.

[Gambas:Video CNN]

(afr/afr/rhr)

Add