Anggaran Ada, Bantuan Nelayan Kalteng Tak Semua Tersalurkan

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan alokasi anggaran untuk support nelayan pada tahun 2026 tetap tersedia, meski tidak seluruh usulan dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan sistem support dilakukan melalui pengajuan proposal oleh golongan nelayan, bukan perorangan.

“Yang mengusulkan bukan perorangan, tetapi golongan nelayan. Kebutuhan mereka diajukan melalui proposal ke kabupaten, kemudian direkomendasikan dan diteruskan ke pusat, dengan tembusan ke provinsi,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.

Menurut Sri, pemerintah provinsi tetap mengalokasikan support melalui program prioritas, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Namun, realisasi support sangat berjuntai pada proposal nan masuk dan hasil verifikasi.

“Kita melalui program Pak Gubernur pasti ada support seperti perangkat tangkap dan budidaya, tetapi kudu ada proposal dari golongan nelayan alias pembudidaya,” katanya.

Ia menegaskan, tidak semua usulan dapat langsung disetujui lantaran kudu melalui proses verifikasi kelayakan, baik dari sisi kebutuhan maupun kesesuaian anggaran.

“Belum tentu semua usulan diterima. Akan diverifikasi apakah memenuhi syarat alias tidak, termasuk kesesuaian nilai dan kebutuhan,” jelasnya.

Sri mengakui, kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi besaran support nan dapat disalurkan. Bahkan, alokasi nan tersedia bisa berubah menyesuaikan kondisi keuangan.

“Memang diupayakan ada, tetapi besarannya bisa berubah. Kita tidak bisa menentukan nomor pasti jika proposal belum ada, dan belum tentu juga semuanya layak,” ujarnya.

Selain dari pemerintah provinsi, support juga dimungkinkan berasal dari pemerintah pusat maupun kabupaten, tergantung pada kesiapan anggaran masing-masing.

“Kalau provinsi ada, tapi terbatas lantaran ketersediaan. Kita juga mengupayakan dari pusat, mungkin dari kabupaten juga ada bantuan, tapi semuanya tergantung dari kesiapan keuangan,” tambahnya.

Sri menjelaskan, support nan diberikan umumnya berupa perangkat tangkap dan perahu mini (kelotok), sementara kapal berukuran besar belum menjadi prioritas.

“Kalau kapal besar tidak ada, di kita paling di bawah 10 GT, rata-rata 5 GT ke bawah untuk nelayan,” katanya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan tahun 2025 nan mencapai Rp10,2 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran.

(Sya'ban)