Alasan Menteri Pu Sebut Sekolah Rakyat Proyek Setengah Mangkrak

Jakarta -

Sekolah Rakyat disebut sebagai proyek separuh mengkrak oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Bukan tanpa alasan, realisasi proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai tetap rendah.

Dari 93 Sekolah Rakyat nan ditargetkan di bangun, realisasi per 20 Mei 2026 baru menyentuh 58-59%. Padahal proyek tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun aliran baru Juli 2026. Dody menuding ada pejabatnya nan melakukan pekerjaan tidak terpuji tanpa menjelaskan tindakan apa nan dimaksud.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan nan tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang separuh mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dia mengungkapkan sejak awal sebenarnya dia sudah memberikan beragam pengarahan dan solusi untuk mengantisipasi halangan proyek. Namun petunjuk tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan.

Menurut Dody beragam hambatan teknis semestinya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun, lantaran penanganannya terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat ikut tertinggal. Dia pun mengaku kudu mencopot beberapa orang lantaran perihal tersebut.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi ahli di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, semestinya keterlambatan seperti sekarang ini semestinya tidak boleh terjadi. Tapi nan sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang kudu saya berhentikan," jelas Dody.

Dody mengaku kerap memberi solusi demi mempercepat progres sekolah rakyat. Tapi, kata dia, banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut sehingga tidak dijalankan.

"Saya kudu turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi nan kadang-kadang oleh teman-teman itu belum alias tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sembari berbual sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.

Dody apalagi mengungkapkan ada perjanjian pembangunan nan sasaran penyelesaiannya justru melewati agenda masuk tahun aliran baru. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta sekolah rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.

"Adik-adik (siswa sekolah) kudu masuk di tahun aliran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan gedung kudu siap di Juni 2026. Tapi apa, perjanjian pembangunannya itu ada nan selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.

Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Dia menyebut sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59%, apalagi tetap ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Tapi, dia percaya 88 sekolah rakyat bakal selesai bulan Juni.

(ily/hns)