CNN Indonesia
Selasa, 09 Jun 2026 14:00 WIB
Ilustrasi rumah pedesaan di Jepang. (iStockphoto/NorGal)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Jepang meluncurkan program relokasi ambisius dengan menawarkan insentif biaya hingga 3 juta Yen alias sekitar Rp340 juta bagi family nan bersedia pindah ke area pedesaan.
Langkah ini diambil pemerintah Jepang sebagai strategi darurat untuk menghidupkan kembali wilayah-wilayah terpencil nan kian sunyi peminat.
Program ini sengaja dirancang untuk mengatasi ketimpangan populasi nan ekstrem. Saat ini, lebih dari 37 persen total masyarakat Jepang menumpuk di tiga kota metropolitan utama, ialah Tokyo, Osaka, dan Nagoya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Urusan Dalam Negeri memproyeksikan nyaris separuh dari 1.700 lebih kotamadya di Jepang bisa mengalami 'kepunahan fungsi' pada tahun 2040. Subsidi ini adalah pemikatnya, sementara realitas demografi adalah cambuknya," tulis pernyataan resmi dari lembaga Akiya Japan, seperti dilansir Mirror.
Kabar baiknya, kriteria kepantasan program ini tidak memandang aspek nasionalisme alias kewarganegaraan, melainkan murni berasas riwayat letak tinggal dan kerja pemohon. Artinya, kesempatan ini terbuka sama rata bagi penduduk lokal maupun penduduk negara asing (WNA).
Syarat utamanya adalah penduduk asing tersebut kudu sudah tinggal dan bekerja di wilayah Greater Tokyo selama minimal 5 tahun berturut-turut, serta mengantongi visa nan sah seperti visa kerja, visa pasangan (spouse visa), alias status izin tinggal tetap (permanent residency).
Seorang kreator konten asal Jepang, melalui akun TikTok @quinn__jp, ikut merinci skema pembagian subsidi ini. Bagi perseorangan nan pindah sendiri, pemerintah wilayah menyediakan biaya stimulus hingga 600.000 Yen (Rp68 juta).
Sementara bagi nan beranjak berbareng keluarga, ada bingkisan tambahan hingga 1 juta Yen (Rp113 juta) per anak, di luar biaya hibah relokasi utama.
Selain duit tunai, daya tarik utama dari program ini adalah akses ke Akiya Bank alias nan dikenal dengan Bank Rumah Kosong yang tersebar di 1.300 kota alias sekitar 80 persen wilayah distrik lokal di Jepang.
Melalui platform ini, para pendatang baru bisa menyatakan rumah-rumah kosong nan ditinggalkan pemiliknya dengan nilai nol Yen namalain gratis, alias dengan nilai nan sangat murah.
Meski beberapa rumah cuma-cuma tersebut memerlukan pembaharuan besar-besaran, pemerintah wilayah setempat telah menyiapkan subsidi biaya perbaikan rumah melalui program revitalisasi regional seperti Chiiki Okoshi.
Tidak hanya rumah dan modal, para pendatang juga bakal dibantu untuk mendapatkan penempatan kerja di sektor lokal, mulai dari mengelola penginapan hingga posisi di bagian teknologi pertanian, komplit dengan pedoman pengurusan visa.
Kendati tawaran ini terdengar sangat menggiurkan, ada beberapa hambatan praktis nan wajib dipertimbangkan oleh para peminat. Pemerintah wilayah mewajibkan para kandidat untuk mempunyai keahlian dan pemahaman bahasa Jepang nan baik agar bisa bersosialisasi dengan organisasi lokal.
Selain itu, izin mengenai visa dinilai cukup kompleks. Bagi penduduk asing nan belum berstatus permanent resident, akses untuk mendapatkan pinjaman pembaharuan alias angsuran pemilikan rumah (KPR) dari perbankan Jepang biasanya jauh lebih sulit.
Namun, keberadaan subsidi tunai di awal program diharapkan bisa menjadi alas untuk memotong biaya finansial nan kudu dikeluarkan di muka.
(wiw)
Add
as a preferred source on Google
15 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·